Pada tahun ini, BSNP melakuan revisi standar kompetensi lulusan (SKL) pendidikan dasar dan menengah. Revisi ini dilakukan dengan merumuskan kompetensi yang menyatukan dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan menjadi sebuah kesatuan serta dirumuskan secara bergradasi dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Perubahan SKL tidak dimaksudkan untuk melaksanakan perubahan kurikulum, tetapi justru dimaksudkan untuk memudahkan guru dalam melaksanakan kurikulum. Oleh lantaran itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan tetap mengimplementasikan Kurikulum 2013. Namun demikian, perlu ada komunikasi publik yang baik sehingga masyarakat mempunyai persepsi dan pehamanan yang sama terhadap perubahan tersebut.
Demikian janji yang dicapai dalam pembahasan rancangan perubahan SKL untuk pendidikan dasar dan menengah yang bertempat di ruang sidang BSNP pada hari Selasa (15/8/2017). SKL yang dibahas yaitu SKL sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016. Turut hadir dalam program ini Totok Supriyatno Kepala Balitbang, Hamid Muhammad Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Dadang Sudiyarto Sekretaris Balitbang, Purwadi Direktur Pembinaan SMA, Awaluddin Tjalla Kepala Puskurbuk, Dian Wahyuni Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Kiki Yuliati Sekretaris BSNP dalam paparannya menjelaskan latar belakang revisi SKL SMK. Menurut Kiki, dalam Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 belum ada rumusan SKL SMK. Perumusan SKL ini dimaksudkan tidak untuk mengubah Kurikulum 2013, melainkan untuk lebih menyempurnakannya dalam rangka mengukur pencapaian kompetensi akseptor didik.
Totok Suprayitno Kepala Balitbang memberikan bahwa penyempurnaan standar oleh BSNP diarahkan untuk memudahkan guru melaksanakan Kurikulum 2013, bukan untuk merevisi kurikulum.
“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tetap akan melanjutkan Kurikulum 2013. Dalam konteks perubahan standar ini, penyempurnaan standar oleh BSNP diarahkan untuk memudahkan guru dalam melaksanakan Kurikulum 2013, bukan untuk merevisi kurikulum”, ucapnya di dalam rapat pleno BSNP di Jakarta.
Lebih lanjut Totok memperlihatkan catatan kritis terhadap rumusan SKL yang ada. Menurut Totok, dalam rumusan tersebut ada tahapan (staging) tetapi rumusannya menurut lingkungan. Misalnya pada jenjang SD, sebuah kompetensi dibatasi pada lingkungan lokal, sedangkan untuk Sekolah Menengah Pertama pada lingkungan nasional, dan pada jenjang Sekolah Menengah kejuruan pada lingkungan internasional.
“Pembatasan kompetensi yang berbasis wilayah menyerupai ini tidak mempunyai dasar teori yang kuat, alasannya yaitu perkembangan anak tidak bisa dibatasi dengan wilayah”, ucap Totok seraya menambahkan pembatasan sebaiknya dilakukan pada kemampuan yang bisa dicapai siswa pada jenjang tertentu.
Hamid Muhammad Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah memberikan bahwa dalam teori pendidikan ada dua pendekatan, yaitu pendekatan blok dan sirkuler. Dalam pendekatan blok dibedakan antara SD dengan Sekolah Menengah Pertama dan SMA.
Perubahan SKL
Zainal A. Hasibuan secara detail menjelaskan perubahan SKL dilakukan pada beberapa aspek. Aspek yang paling fundamental yaitu rumusan kompetensi yang selama ini terpisah-pisah antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan, diintegrasikan menjadi satu kesatuan. Artinya, dalam sebuah rumuan kompetensi terdapat sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan porsi atau bobot yang berbeda. Pada satu rumusan, bisa jadi bobot keterampilan lebih secara umum dikuasai dibanding bobot pengetahuan dan sikap.
“Penyatuan tiga dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan dilakukan alasannya yaitu ketiga dimensi tersebut bukan merupakan aspek yang tidak saling terpisahkan tetapi saling melengkapi antara satu dengan yang lain”, ucap Ucok panggilan erat Zainal A. Hasibuan.
Perubahan kedua, rumusan kompetensi disusun dengan menciptakan gradasi dari SD/MI, SMP/MTs hingga dengan SMA/MA. Gradasi kompetensi disusun secara lebih operasional, jelas, dan terukur untuk mengidentifikasi pencapaian kemampuan akseptor ajar antar satuan pendidikan. Artinya, adanya gradasi ini untuk memperlihatkan perbedaan kemampuan yang harus dikuasai akseptor ajar pada masing-masing jenjang.
Selanjutnya, perubahan dilakukan dengan memutuskan area kompetensi yang mencakup tujuh area, yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME, kebangsaan dan cinta tanah air, aksara langsung dan sosial, kesehatan jasmani dan rohani, literasi, kreativitas, dan estetika. Tujuh area kompetensi tersebut, bila dipetakan akan terlihat sebarannya pada tiga dimensi kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan). Makara penetapan area ini bukan dimaksudkan menghilangkan ketiga dimensi kompetensi tersebut, tetapi dimaksudkan untuk memperjelas kompetensi yang harus dikuasai akseptor didik.
Secara terpisah, Bahrul Hayat Ketua Tim Ahli SKL, memberikan bahwa dalam rumusan SKL yang gres ini, ada ekspansi makna literasi dari membaca dan menulis kepada literasi wacana pengetahuan (knowledge literacy) yang mencakup bahasa dan sastra, matematika, sain, sosial budaya, teknologi, informasi dan media serta literasi untuk kehidupan (literacy for life survival). Berdasarkan dua pemahaman wacana literasi ini, maka istilah literasi dijadikan satu dari tujuh area kompetensi.
Penting untuk dicatat bahwa fungsi SKL sebagai contoh dalam pengembangan standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Selain itu, SKL juga dijadikan contoh dalam pengembangan instrumen pengakuan BAN S/M. Selain itu, biar perubahan SKL tidak menjadikan gejolak sosial, perlu dilakukan pemetaan terhadap kurikulum yang ada sebagai instrumen untuk pencapaian SKL. (sumber: bsnp-indonesia.org)
